SIAK SRI INDRAPURA – Gelombang kritik terhadap tata kelola PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) kembali menguat. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) migas milik Pemerintah Kabupaten Siak itu kini disorot setelah muncul dugaan kuat praktik kedekatan keluarga dan pola penempatan “orang dekat” dalam sejumlah posisi strategis perusahaan.
Sorotan itu datang dari tokoh muda Siak, Rishki, yang secara terbuka mempertanyakan arah reformasi internal PT BSP apabila struktur perusahaan masih diwarnai dugaan nepotisme dan konflik kepentingan.
Menurutnya, publik saat ini tidak lagi hanya menyoroti persoalan produksi migas atau penurunan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mulai mempertanyakan pola rekrutmen dan distribusi jabatan di lingkaran elite perusahaan.
“Reformasi di PT BSP mustahil berjalan kalau jabatan strategis masih diisi berdasarkan kedekatan dan hubungan keluarga. Perusahaan daerah ini butuh profesionalisme, bukan pola ‘orang dekat’, ”tegas Rishki, Jumat (29/5/2026).
Ia menilai, dugaan dominasi kelompok tertentu di internal perusahaan berpotensi menciptakan budaya kerja tertutup, melemahkan fungsi pengawasan, dan menghambat lahirnya kebijakan objektif dalam pengelolaan perusahaan migas daerah.
Dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG), hubungan keluarga maupun kedekatan personal dalam struktur pengawasan dan operasional perusahaan dinilai sangat rawan menimbulkan benturan kepentingan.
Apalagi, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD secara tegas mengatur larangan hubungan keluarga sampai derajat ketiga antara direksi dan dewan pengawas atau komisaris.
“Kalau pengawasan dan pengelolaan perusahaan berada dalam lingkaran yang sama, publik tentu mempertanyakan independensinya. Ini bukan soal pribadi, tapi soal tata kelola perusahaan daerah yang sehat, ”katanya.
Rishki juga menyoroti kondisi PT BSP yang hingga kini masih dibayangi berbagai persoalan internal, mulai dari tantangan produksi, persoalan congeal, hingga isu pembenahan manajemen yang dinilai berjalan lamban.
Menurutnya, selama energi perusahaan lebih banyak tersedot pada perebutan pengaruh internal dan kepentingan kelompok tertentu, maka upaya penyelamatan perusahaan akan sulit berjalan maksimal.
“Yang dibutuhkan PT BSP hari ini adalah orang-orang yang paham migas, paham manajemen, dan bekerja untuk menyelamatkan perusahaan. Bukan justru sibuk mengamankan kelompok dan kepentingannya masing-masing, ”ujarnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik kepada BUMD migas kebanggaan Kabupaten Siak tersebut.
“Kalau pola seperti ini terus dipelihara, jangan salahkan publik kalau mulai kehilangan kepercayaan terhadap PT BSP. Karena yang terlihat bukan semangat membangun perusahaan, tetapi justru aroma konflik kepentingan, ”katanya lagi.
Rishki mendesak Pemerintah Kabupaten Siak sebagai pemegang saham utama untuk melakukan evaluasi total terhadap struktur internal perusahaan, termasuk memastikan seluruh pejabat strategis ditempatkan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme, bukan kedekatan personal ataupun hubungan keluarga.
Publik kini menanti apakah direksi baru PT BSP mampu melakukan pembenahan menyeluruh dan memutus mata rantai praktik-praktik lama yang selama ini dianggap menjadi penghambat kebangkitan perusahaan daerah tersebut.
Bkn//Arifin
