PEKANBARU – Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah di Provinsi Riau kembali memantik pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di saat sektor sawit masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara dan harga produk turunannya relatif stabil di pasar global, petani justru harus menerima kenyataan pahit berupa merosotnya harga jual hasil panen mereka.
Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Ketua DPW FPN RI Provinsi Riau, Syafri Teguh, yang mendesak pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap rantai perdagangan TBS sawit.
Menurut Syafri, penurunan harga yang terjadi secara berulang dan dalam waktu singkat tidak boleh hanya dijelaskan sebagai konsekuensi mekanisme pasar tanpa adanya kajian dan pengawasan yang komprehensif. Negara, kata dia, perlu memastikan tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan yang dialami petani.
“Pertanyaan yang muncul hari ini sederhana, siapa yang sebenarnya diuntungkan ketika harga sawit petani terus turun? Ketika petani menjerit karena pendapatannya merosot, publik berhak mengetahui apakah sistem tata niaga yang berjalan sudah benar-benar adil atau justru ada pihak yang menikmati keuntungan di balik keterpurukan petani, “ujar Syafri Teguh, Sabtu (30/5/2026).
Ia menegaskan bahwa petani sawit selama ini selalu menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampak ketika harga turun. Namun sebaliknya, saat harga komoditas sawit mengalami kenaikan, keuntungan yang diterima petani sering kali tidak berbanding lurus dengan kenaikan tersebut.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai perdagangan sawit, mulai dari tingkat pembelian TBS di lapangan, aktivitas pengepul, operasional pabrik kelapa sawit (PKS), hingga distribusi dan perdagangan crude palm oil (CPO).
FPN RI Riau menilai transparansi tata niaga merupakan kunci utama untuk menghilangkan berbagai kecurigaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebab tanpa keterbukaan, petani akan terus berada pada posisi yang lemah dan rentan menjadi korban permainan pasar yang tidak mereka pahami.
“Jika mekanisme perdagangan berjalan sehat dan transparan, tentu tidak ada alasan untuk takut dilakukan audit maupun investigasi. Justru langkah itu diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa harga yang diterima petani memang terbentuk secara wajar dan bukan akibat praktik-praktik yang merugikan, “katanya.
Syafri juga mengingatkan bahwa sektor sawit merupakan urat nadi ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia, khususnya di Riau. Oleh sebab itu, setiap gejolak harga yang terjadi di tingkat petani harus menjadi perhatian serius negara karena dampaknya langsung dirasakan hingga ke tingkat rumah tangga.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada aspek produksi dan ekspor, tetapi juga memastikan keadilan ekonomi bagi petani sebagai pelaku utama yang berada di hulu industri sawit nasional.
“Jangan sampai petani hanya menjadi penonton di tengah besarnya perputaran uang dalam industri sawit. Mereka yang menanam, merawat, dan memanen, tetapi ketika harga jatuh justru mereka yang paling menderita. Negara harus hadir memastikan tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang merugikan petani, “tegasnya.
FPN RI Riau pun mendesak KPPU, kementerian terkait, serta aparat penegak hukum untuk menelusuri seluruh mata rantai perdagangan TBS guna memastikan tidak terdapat indikasi pelanggaran hukum, praktik persaingan usaha tidak sehat, spekulasi harga, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang berpotensi merugikan petani.
“Jangan biarkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terus menggantung tanpa jawaban. Jika memang tidak ada masalah, buktikan dengan transparansi. Tetapi jika ditemukan adanya penyimpangan, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Petani berhak mendapatkan keadilan dan kepastian atas hasil kerja keras mereka, “pungkas Syafri Teguh.
Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan petani akibat terus merosotnya harga TBS, desakan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap tata niaga sawit kini semakin menguat. Publik menanti langkah nyata pemerintah untuk memastikan bahwa komoditas strategis yang menjadi kebanggaan nasional itu tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir pihak, melainkan benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi para petani sebagai tulang punggung industri sawit Indonesia.
Bkn//Arifin
