Lebak 25 Juni 2026 – Viralnya isu pelaksanaan kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Lebak ke Pulau Dewata, Bali, memicu beragam tanggapan di kalangan masyarakat. Salah satu kritik keras disampaikan oleh aktivis yang dikenal dengan sapaan King Naga, yang menilai kegiatan tersebut kurang selaras dengan kondisi riil yang dihadapi warga.
Menurut King Naga, di tengah situasi ekonomi daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan, setiap rupiah anggaran daerah seharusnya diprioritaskan demi kepentingan rakyat dan dialihkan ke program-program yang memberikan dampak nyata serta peningkatan kesejahteraan langsung bagi masyarakat luas.
“Di saat masyarakat masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi, seharusnya para wakil rakyat mampu menunjukkan empati dan kepekaan sosial. Anggaran yang berasal dari uang rakyat wajib dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat pula,” tegas King Naga saat berbicara di hadapan awak media.
Ia pun meminta DPRD Kabupaten Lebak untuk segera menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Hal ini meliputi tujuan utama, manfaat yang diharapkan, serta dasar hukum maupun teknis pelaksanaan kunjungan kerja tersebut — agar tidak berkembang spekulasi atau persepsi keliru di tengah masyarakat.
Bagi King Naga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan sumber daya negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara rinci, terbuka, dan dapat dipantau oleh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kabupaten Lebak belum merilis keterangan resmi terkait isu yang beredar maupun tanggapan atas kritik yang disampaikan. Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna mendapatkan penjelasan dari pihak yang berwenang, demi menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang dan berdasar fakta.
Sebagai catatan, perbedaan pandangan terhadap kebijakan publik merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun demikian, segala bentuk tanggapan dan kritik diharapkan tetap disampaikan secara objektif, berlandaskan data yang sah, serta bersifat membangun demi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Bkn//TIM
