SIAK – Kritik keras terhadap tata kelola sektor migas kembali disuarakan dari Kabupaten Siak. Sekretaris Pengurus Cabang Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (KB-FKPPI) Kabupaten Siak, Rishki, melontarkan kritik tajam kepada pemerintah pusat, PT Pertamina (Persero), dan PT Bumi Siak Pusako agar segera melakukan pembenahan serius terhadap tata kelola migas di wilayah Kabupaten Siak.
Menurutnya, kondisi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah kecamatan penghasil minyak seperti Sabak Auh, Sungai Apit, Pusako, Dayun, hingga Minas menjadi bukti lemahnya profesionalisme pengelolaan sektor energi di daerah yang justru menjadi lumbung produksi minyak nasional.
“Ini ironi besar. Minyak mentah setiap hari disedot dari bumi Siak, tapi masyarakatnya justru antre panjang untuk membeli Pertalite, Solar, bahkan Pertamax. Pemerintah pusat jangan tutup mata. Pertamina dan BSP juga jangan hanya bicara target produksi, tapi abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi, ”tegas Rishki.
Ia menilai kondisi tersebut tidak lepas dari lemahnya profesionalisme manajemen sektor migas, termasuk pada aspek pengelolaan sumber daya manusia.
Rishki secara terbuka menyoroti pola rekrutmen tenaga kerja di sektor perminyakan yang menurutnya hingga kini masih sarat praktik Asal Bapak Senang (ABS), yakni penempatan orang-orang yang dinilai tidak memiliki kapasitas teknis memadai namun tetap mendapat posisi strategis.
“Profesionalisme harus ditingkatkan. Jangan asal merekrut tenaga kerja hanya karena kedekatan atau kepentingan tertentu. Praktik ABS seperti ini harus dihentikan. Sektor perminyakan adalah sektor strategis, tidak bisa dikelola oleh orang-orang yang minim pemahaman teknis dan ilmu perminyakan, ”ujarnya.
Menurut Rishki, jika sektor migas di Siak dikelola oleh tenaga-tenaga yang benar-benar kompeten, memahami manajemen perminyakan modern, serta memiliki integritas profesional, maka persoalan distribusi hingga efektivitas produksi bisa berjalan lebih baik.
Ia juga meminta PT Bumi Siak Pusako sebagai perusahaan daerah kebanggaan masyarakat Siak untuk tidak terlena dengan statusnya sebagai perusahaan lokal, melainkan harus mampu menunjukkan standar profesionalisme kelas nasional.
“BSP ini membawa nama besar Kabupaten Siak. Jangan sampai justru menjadi contoh buruk tata kelola karena penempatan SDM yang tidak tepat. Harus diisi orang-orang profesional, ahli migas, punya kapasitas teknis, bukan sekadar orang titipan atau ABS, ”katanya.
Tak hanya itu, ia juga mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi pola distribusi BBM di wilayah ring satu migas Kabupaten Siak yang hingga kini dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, daerah-daerah penghasil minyak semestinya memperoleh prioritas distribusi energi, bukan justru menjadi wilayah yang paling sering mengalami kelangkaan.
“Kalau daerah penghasil minyak saja susah dapat BBM, ini tamparan keras bagi negara. Artinya ada yang salah dalam tata kelola. Negara tidak boleh terus membiarkan ini terjadi, ”tegasnya.
Rishki berharap kritik tersebut menjadi alarm bagi pemerintah pusat, Pertamina, maupun BSP agar segera melakukan evaluasi total terhadap sistem distribusi energi, pola rekrutmen, hingga profesionalisme pengelolaan migas di Kabupaten Siak.
“Siak ini penyumbang energi nasional. Jangan biarkan masyarakatnya terus menjadi penonton, apalagi korban dari tata kelola yang tidak profesional. Sudah waktunya sektor migas di Siak dibenahi secara serius, bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat, ”pungkasnya.
Bkn//Red
