Bangkinang – Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pasar dan denyut ekonomi rakyat kecil, suara tegas datang dari jalanan Bangkinang. Keluarga besar Ikatan Becak Ocu Bangkinang (IBOB) menyatakan sikap jelas dan lantang: Polri harus tetap independen dan berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian mana pun. Senin (9/2/26).
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas wacana yang berkembang terkait kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Bagi para abang becak – yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat dan realitas hukum di lapangan – isu ini bukan sekadar urusan elite, melainkan menyangkut keadilan dan rasa aman rakyat kecil.
“Kami mungkin hanya abang becak, tapi kami paham keadilan. Kalau Polri tidak independen, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah rakyat kecil,” ujar salah satu perwakilan IBOB dengan nada haru.
IBOB menilai, posisi Polri langsung di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan fondasi utama negara hukum. Independensi tersebut diyakini menjadi benteng agar penegakan hukum berjalan adil, profesional, dan bebas dari intervensi politik.
Menurut mereka, jika Polri dan ditempatkan di bawah kementerian, maka potensi konflik kepentingan dan tekanan kekuasaan akan semakin besar. Hal itu dikhawatirkan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Polri harus berdiri di tengah, mengayomi semua golongan, bukan tunduk pada kepentingan politik tertentu,” lanjutnya.
Menariknya, sikap ini menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi tidak hanya lahir dari ruang akademik atau gedung parlemen, tetapi juga tumbuh dari pinggir jalan, dari sadel becak, dan dari pasar rakyat.
IBOB berharap pemerintah pusat dan para pengambil kebijakan mendengar suara masyarakat bawah, karena merekalah yang paling merasakan langsung dampak kebijakan negara.
Menutup pernyataannya, Ikatan Becak Ocu Bangkinang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah institusi Polri agar tetap profesional, independen, dan berpihak pada keadilan.
“Negara kuat bukan karena kekuasaan, tapi karena hukum yang adil. Dan hukum yang adil butuh polisi yang merdeka,” pungkasnya.
Bkn//Isar Topankk.
