Jakarta – Ada nada risih dan geli membaca statement bahwa “Silaturahmi Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto” di Istana Merdeka sebagai pertanda “Berakhirnya Rivalitas diantara Mereka”.
Pandangan demikian selain “dangkal”, justru menunjukkan bahwa yang mengatakan itu sendiri yang sesungguhnya berharap terjadi rivalitas sengit diantara sesama elit politik.
Kedangkalan berpikir seperti inilah yang mengkerdilkan makna sesungguhnya silaturahmi politik antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.
Ironisnya, menyebut pertemuan itu sebagai sebagai sinyal kooptasi, koalisi, atau yang lebih naif lagi menyebut ini adalah akhir dari sebuah rivalitas politik.
Publik, terutama media memang banyak haus sensasi, sering kali tersesat dalam dikotomi biner yang menyesatkan.
Jika tidak berangkulan dalam kabinet, maka dianggap bermusuhan yang saling “mengganggu”.
Asumsi banal inilah yang harus dipatahkan dengan logika politik yang lebih jernih. Pertemuan di hari ke-29 Ramadan 1447 H ini bukan pertanda PDI Perjuangan yang dipimpin Ibu Megawati Soekarnoputri telah menggadaikan idealismenya.
Justru melalui pertemuan itu Megawati menunjukkan secara terang menderang bagaimana sesungguhnya “DNA Politik” PDI Perjuangan, dan memproklamirkan kematangan berdemokrasi yang melampaui kepentingan elektoral sesaat.
Megawati justru menyuguhkan sebuah panggung dialektika sesungguhnya, dan sebuah proses dialogis bermartabat.
Sejak awal dilantiknya Presiden Prabowo Subianto, PDI Perjuangan meneguhkan posisinya bukan sebagai partai oposisi, dan bukan juga sebagai bagian dari koalisi, tetapi sebagai partai penyeimbang bagi kekuasaan.
Akan mendukung pemerintah jika programnya selaras dengan kepentingan bangsa, negara dan kerakyatan. Sebaliknya akan kritis jika melenceng dari konstitusi dan kepentingan rakyat.
Bahkan siap mendukung jika hal itu demi kepentingan negara. Oleh karena itu Silaturahmi antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto semestinya dilihat sebagai sebuah proses dialektika kebangsaan dan proses dialogis.
Memaknai dialektika dalam diplomasi Megawati
dalam arsitektur pemikiran politik PDI Perjuangan (PDIP), harus dimaknai bahwa politik bagi Megawatu bukanlah sekadar perebutan kursi kekuasaan atau orkestrasi pencitraan di media sosial.
Politik adalah gerakan pemikiran melalui pertentangan ide konstruktif untuk mencapai kebenaran yang lebih tinggi. Itulah hakikat dialektika.
Diplomasi Megawati sering kali disalahpahami sebagai sikap “diam” atau “menarik diri”, padahal dalam diam itulah ruang dialektika sedang bekerja dengan penuh perhitungan.
Dalam konteks pertemuan di Istana, dialektika Megawati beroperasi pada tiga level filosofis yang saling menguatkan, Pemerintah menjalankan programnya berdasarkan mandat rakyat, sedangkan PDI Perjuangan melakukan kritik ideologis memastikan program pemerintah berorientasi kepada kepentingan rakyat, dan pertemuan atau dialog yang dilakukan merupakan medium mencari titik temu dialogis.
Melalui proses ini, Megawati tidak sedang menyerahkan kedaulatan partainya kepada penguasa untuk sekadar mendapatkan konsesi posisi.
Tetapi dialog itu dijadikan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa gerak pemerintah tetap berada pada koridor konstitusi, tidak melenceng menjadi otoriter, dan tidak melupakan amanat penderitaan rakyat.
Lebih dari sekadar strategi politik, gaya dialog Megawati ini justru menunjukkan bentuk aktualisasi nyata nilai-nilai ideologis Pancasila yang hidup dalam sanubari bangsa.
Musyawarah sebagai bagian tak terpisahkan dari proses dialog bukanlah transaksi dagang di pasar gelap kekuasaan, melainkan upaya luhur untuk mendudukkan semua pihak dalam semangat Gotong Royong.
Megawati menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun secara elektoral terjadi kompetisi yang keras, secara ideologis-kebangsaan, semua elemen harus bergotong royong menjaga keselamatan negara.
Pertemuan di Istana adalah simbol bahwa “Rumah Besar Indonesia” tetap harus dijaga bersama, terlepas dari siapa yang memegang kunci pintu utamanya.
DIALOG BUKAN TRANSAKSI POLITIK
Berbeda dengan negosiasi politik yang bersifat transaksional, siapa mendapat apa, proses dialogis yang dijalankan Megawati bersifat transformatif.
Definisi dialog di sini adalah kesediaan untuk mendengarkan tanpa kehilangan prinsip, dan keberanian untuk berbicara tanpa bermaksud merendahkan.
Bagi Megawati, dialog adalah cara untuk “memanusiakan” politik. Dengan duduk bersama Prabowo, ia mengirimkan sinyal bahwa komunikasi politik tidak boleh buntu hanya karena perbedaan pilihan di bilik suara.
Namun, dialog ini memiliki syarat mutlak, yaitu beeorientasi pada kepentingan rakyat. Jika pemerintah berjalan on the track dalam memperjuangkan kedaulatan pangan, energi, dan martabat bangsa di kancah internasional (seperti dalam Board of Peace), maka PDIP akan menjadi mitra dialog yang paling produktif dan suportif.
Sebaliknya, jika kebijakan mulai melenceng, elitis, dan tidak pro-kerakyatan, maka dialektika akan bergeser menjadi kritik tajam, kritis, dan tak kenal kompromi.
Ironisnya, banyak pengamat terjebak pada pemikiran premature, melabeli pertemuan soal PDI Perjuangan masuk koalisi atau menjadi oposisi ?
Pertemuan itu justru menegaskan bahwa PDI Perjuangan memilih jalan ketiga yang lebih elegan, bermartabat, dan dewasa, yaitu sebagai Partai Penyeimbang Konstruktif (The Balancer).
Posisi ini adalah contoh konkrit dari kematangan politik Megawati Soekarnoputri, dan menegaskan makna menjadi penyeimbang, yang berarti PDI Perjuangan bukan merupakan bagian dari koalisi,
karena PDIP tidak lantas melebur dalam struktur kekuasaan demi pragmatisme jabatan. Tetapi tetap menjaga jarak independensi yang cukup agar tetap objektif.
Dan terpenting, “Bukan Jadi Oposisi Asal Beda”, artinya PDI Perjuangan tidak memposisikan diri sebagai penghambat yang destruktif demi menjatuhkan pemerintah.
PDI Perjuangan sangat menghormati mandat rakyat yang diberikan kepada Presiden, dan selama mandat itu digunakan untuk kesejahteraan umum maka PDI Perjuangan siap mendukung.
Inilah jangkar stabilitas yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik yang memanas, dan peran strategis Indonesia sebagai penyambung lidah perdamaian dunia, persatuan elite yang dibalut dalam semangat gotong royong dan musyawarah adalah “modal sosial” yang sangat mahal harganya, lebih berharga daripada sekadar aliansi taktis partai politik.
KEWARASAN BERPOLITIK
Pertemuan di hari ke-29 Ramadan 1447 H itu harus dimaknai bahwa di level tertinggi kepemimpinan kita, masih ada ruang bagi kewarasan, kearifan, dan diplomasi yang bermartabat.
Megawati Soekarnoputri telah menunjukkan bahwa diplomasi bukanlah soal tawar-menawar kepentingan sempit partai, melainkan soal menjaga marwah bangsa melalui kearifan lokal musyawarah dan prinsip gotong royong.
PDI Perjuangan tetap pada khitahnya sebagai partai wong cilik, tidak perlu berada di dalam pemerintahan untuk berkontribusi, dan tidak perlu membakar jembatan komunikasi untuk tetap kritis.
PDI Perjuangan memilih jalan menjadi kawan diskusi yang paling setia bagi pemerintah yang pro-rakyat, namun akan tetap menjadi pengingat yang paling nyaring jika kebijakan penguasa mulai menjauh dari napas rakyatnya.
Inilah gaya dialog produktif ala PDI Perjuangan, sebuah dialektika kebangsaan yang elegan, matang, dan penuh martabat.
Jabat tangan itu adalah jeda tawa di Ramadan, namun esok hari, idealisme tetap tegak tak tergoyahkan.
Bkn//Daud Ginting.
