KAMPAR – Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Yayasan Al Fatah Anasril, akhirnya angkat bicara terkait polemik menu pical yang disebut basi serta tudingan ancaman terhadap Kepala Desa Sungai Tonang yang belakangan ramai di media dan media sosial, Rabu (25/2/26).
Pihak yayasan menegaskan, posisinya dalam program MBG hanyalah sebagai mitra pendukung, bukan pengelola teknis dapur. Seluruh operasional dapur-mulai dari penyusunan menu, standar gizi, proses pengolahan hingga distribusi-merupakan kewenangan penuh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui staf dan Kepala Satuan Pelayanan Teknis Gizi (SPTG).
“Kami ini mitra pendukung program, bukan pengambil kebijakan teknis dapur. Menu dan pengolahan gizi sepenuhnya berada di bawah struktur BGN,” tegas perwakilan yayasan.
Terkait isu pical yang disebut basi, pihak mitra menjelaskan bahwa menu tersebut merupakan aspirasi sebagian masyarakat Desa Sungai Tonang yang menginginkan sajian lokal.
Namun dalam pelaksanaannya, terjadi modifikasi bahan menggunakan kentang dengan proses pengolahan cukup panjang-mulai dari pengirisan, penggorengan, penirisan minyak hingga pengemasan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan distribusi.
Menurut mitra, keterlambatan tersebut kemudian berkembang menjadi isu kualitas makanan di tengah masyarakat.
“Sejak awal kami sudah mengingatkan agar menu lokal dipertimbangkan dari sisi anggaran, kesiapan tenaga dapur, dan dampaknya terhadap waktu distribusi. Kalau berisiko kewalahan, lebih aman menggunakan menu standar,” jelasnya.
Pihak yayasan menilai, substansi persoalan sebenarnya terletak pada keterlambatan distribusi, bukan pada kualitas makanan sebagaimana narasi yang berkembang.
Menanggapi tudingan ancaman terhadap Kepala Desa Sungai Tonang, pihak yayasan membantah keras tuduhan tersebut.
Ia menyebut pernyataan yang disampaikan hanya berupa pengingat hukum setelah menerima informasi adanya rencana mobilisasi massa untuk demonstrasi hingga dugaan perusakan dapur.
“Saya tidak pernah mengancam. Saya hanya mengingatkan bahwa merusak dapur berarti merusak aset negara. Itu peringatan hukum, bukan ancaman. Justru saya mendapat informasi adanya rencana perusakan,” ujarnya.
Ia juga mengaku memiliki saksi yang mendengar langsung pernyataan tersebut.
Yayasan Al Fatah Anasril menegaskan akan menyerahkan sepenuhnya evaluasi teknis kepada BGN, termasuk soal menu, komposisi gizi, dan mekanisme distribusi.
Sebagai mitra, yayasan menyatakan tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Namun mereka menekankan bahwa program MBG harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan gizi yang terukur dan distribusi tepat waktu, bukan sekadar memenuhi keinginan menu tertentu.
“Kami tidak menolak menu lokal. Tapi semuanya harus realistis secara operasional. Kalau tidak, dampaknya bisa merugikan pelayanan untuk semua,” tutupnya.
Bkn//Tim.
