BULUKUMBA, Sulsel – Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menjadi narasumber pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri [BBPK APDN] Wilayah IV BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Anda Beach Hotel, Tanjung Bira, Jumat, 3 Juli 2026*.[Musrenbangkom]
Musrenbangkom tersebut dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia [BPSDM] Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sugeng Hariyono. Kegiatan ini mengusung tema Transformasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Melalui Penjaringan Kebutuhan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”.
Forum tersebut diikuti oleh para Kepala BPSDM Provinsi, BKPSDM Kabupaten/Kota, serta pejabat yang membidangi pengembangan kompetensi aparatur dari wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Kepala BBPK APDN IV BPSDM Kemendagri, Sugiarto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang telah menjadi tuan rumah pelaksanaan Musrenbangkom.
Menurutnya, pengembangan kompetensi aparatur merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh daerah.
Olehnya itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bulukumba bersama jajarannya yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini,” ungkap Sugiarto.
Pada sesi “Peta Kebijakan Pengembangan Kompetensi Kabupaten Bulukumba”, Andi Utta memaparkan berbagai kebijakan strategis Pemkab Bulukumba dalam membangun sumber daya manusia aparatur yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Dalam pemaparannya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas aparatur yang mengelola program dan kebijakan pemerintah.
Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kualitas SDM yang mengelolanya,”tegas Andi Utta.
Lebih lanjut, ia membandingkan pola pengelolaan SDM di birokrasi dengan dunia usaha. Menurutnya, banyak praktik baik sektor swasta yang layak diadopsi pemerintah, seperti penetapan target yang jelas, pengukuran kinerja yang objektif, penerapan sistem penghargaan dan sanksi, serta budaya inovasi yang kuat.
Andi Utta menambahkan, Bulukumba terus melakukan pembenahan tata kelola kepegawaian. Salah satunya melalui penerapan aplikasi DIKERJA yang mengintegrasikan pengukuran disiplin dan kinerja ASN sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai [TPP]. Selain itu, Bupati juga memperkenalkan capaian pembangunan seperti peningkatan IPM, Mal Pelayanan Publik, Gedung Pinisi, dan Gedung Ammatoa.
Melalui forum Musrenbangkom ini, Pemerintah Kabupaten Bulukumba berharap pengalaman dalam membangun sistem pengembangan kompetensi ASN dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain. Sekaligus memperkuat sinergi nasional dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Bkn//Pewarta Andi Mustafa
