MUARA ENIM – Kisah kelam teknologi gasifikasi batubara ternyata tidak hanya tertinggal di rimbunnya hutan Kalimantan. Jauh di ujung barat Indonesia, tepatnya di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, sebuah megaproyek berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) jg harus menelan pil pahit. Alih-alih menjadi tonggak kemandirian energi nasional, proyek raksasa pengubah batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) ini justru layu sebelum berkembang, meninggalkan tanda tanya besar atas efisiensi dan tata kelola proyek strategis kita.
Ambisi Penyelamat APBN yang Kandas
Narasi awalnya sangat menjanjikan. Proyek DME Muara Enim dirancang sebagai solusi pamungkas untuk menekan impor gas LPG yang selama ini menguras triliunan rupiah uang negara. Idenya dinilai brilian: memanfaatkan limpahan batubara kalori rendah untuk diproses menjadi gas domestik.
Ekspektasi publik membumbung tinggi saat seremonial groundbreaking dilakukan secara langsung oleh Kepala Negara pada awal tahun 2022. Namun, hiruk-pikuk peresmian dan sorotan kamera itu nyatanya tak mampu menutupi celah fatal dalam kalkulasi bisnisnya di dunia nyata.
Hengkangnya Raksasa dan Realitas Keekonomian
Bencana bermula pada awal 2023 ketika Air Products and Chemicals Inc, raksasa petrokimia asal Amerika Serikat yang memegang kunci teknologi ini, tiba-tiba angkat kaki. Mundurnya penyokong utama ini menelanjangi satu fakta pahit yang luput dari euforia awal: keekonomian proyek ini sangat rapuh.
Biaya investasi dan operasional untuk mengolah batubara menjadi gas rupanya terlampau mahal. Harga jual DME yang dihasilkan diproyeksikan tidak akan pernah sanggup bersaing dengan LPG di pasaran, kecuali pemerintah rela menggelontorkan subsidi yang jauh lebih bengkak. Pada titik ini, proyek yang digadang-gadang menyelamatkan APBN justru berpotensi menjadi beban baru yang tak berujung.
Tersandera Ketidakpastian Hingga Kini
Hingga bergantinya tahun ke 2026, proyek kebanggaan tersebut masih terkatung-katung. Upaya lobi untuk mencari investor pengganti dari luar negeri tak kunjung membuahkan komitmen solid. Bahkan, manuver terbaru pemerintah melalui badan investasi negara pada awal tahun ini jg terpaksa kembali menunda rencana eksekusi akibat hitung-hitungan kelayakan finansial yang belum matang.
Kegagalan beruntun dari Kutai hingga Muara Enim memberikan sinyal merah bagi tata kelola infrastruktur di Indonesia. Kisah DME Sumatera Selatan adalah monumen pengingat: bahwa kebijakan energi dan pembangunan berskala raksasa tidak bisa dibangun hanya dengan jargon, melainkan harus bertumpu pada transparansi dan kalkulasi risiko yang presisi. Bkn//Rilis.
